Pemprov Jabar Siapkan Adiministrasi Pengalihan Pembiayaan BIJB

Friday, 11 March 2016   ·   No Comments

BIJBBANDUNG, : Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap serahkan administrasi pengalihan pembiayaan pembangunan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) di Kertajati Jawa Barat ke pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai mengadakan rapat pimpinan di Gedung Sate, Kamis (10/3/2016) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan apa saja yang harus diserta dan diserahterimakan kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan, nantinya penyerahan adiministrasi pengalihan pembiayaan ini di fasilitasi oleh kantor Sekretariat Kepresidenan.

“Dalam rapat pimpinan ini kami penyepakati apa saja yang akan dibawa dan apa saja yang harus disertakan dalam adiministrasi pengalihan pembiayaan,” ujarnya.

Lanjut Aher panggilan akrab Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam rapat pimpinan pihaknya juga merumuskan tentang pengelolaan aerocity yang nantinya harus dikelola oleh PT BIJB, karena itu harus tertulis secara resmi, pasalanya beberapa waktu kalau putusan tersebut baru hanya sebatas lisan.

“Kemudian kita juga ingin dilibtakan dalam pengelolan bandara ketika sudah selesai, itu pun jika pengelolaan bandara nanti diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), karena saat ini kita belum tahu akan dikelola oleh siapa, bisa jadi pengelolaannya juga oleh Kementrian Perhubungan,” kata dia.

Namun demikian menurut Aher, jika dikelola oleh BUMN, maka pihaknya berkeinginan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melakukan pembagian pengelolaan sebanyak 25 persen.

“Namun saya kira terkait pengelolaan bandara bisa mundah disepakati, karena ketika awal mulai dari perencana dan pembebasan lahan pemerintah provinsi yang mengerjakan, jadi saya harap dalam pengelolaan juga ada peran Pemprov juga,” katanya.

Kemudian ketika ditanya tentang aset pemprov yang sudah ada dalam pembangunan bandara salah satunya adalah lahan, Aher menjelaskan, nanti itu akan dihibahkan dari Pemprov Jabar ke pemerintah pusat, pasalnya kata dia, aset yang dimiliki oleh Pemprov pada bandara, baru hanya tanah saja.

Terkait penyertaan modal kepada PT. BIJB dari pemprov Jabar sekitar Rp 500 miliar itu belum digunakan, jika digunakan hanya sebatas untuk oprasional PT. BIJB.

“Anggaran masih aman tidak mungkin juga untuk membayar pembangunan, itukan sudah kewenangan pusat, jika dibayarkan juga akan salah,” ucap Aher.

Aher menambahkan, anggaran dari pusat untuk BIJB kan didanai tahun 2016 sekitar Rp1 trilyun dan Rp1,2 trilyun tahun 2017, maka transisi administrasi seperti ini harus disegarakan agar bisa dianggarkan pada perubahan nanti.

“Targetnya bulan April ini selesai maka kami langsung membuat kesepakatan dengan tim secepatnya,” ujar dia.

(TIK/Yun))

sumber : fousjabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4,967 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE